STUDI ANALISIS KONTRAK KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI

Dalam pekerjaan konstruksi, surat kontrak kerja konstruksi menjadi landasan pokok yang memuat kesepakatan dan perjanjian antara pihak penggguna jasa dan penyedia jasa. Dimana surat kontrak tersebut menjelaskan rincian kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak serta syarat- syarat lain yang berkaitan dengan proyek konstruksi. Surat kontrak kerja konstruksi harus mengacu pada Undang- Undang Jasa Konstruksi No.18\1999 dan Peraturan Pemerintah No.29\2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis surat kontrak kerja konstruksi dan membuat suatu usulan format kontrak kerja konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Studi kasus yang diambil adalah surat kontrak kerja antara PT. SURYANA ISTANA PASUNDAN sebagai pengguna jasa dan PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH sebagai penyedia jasa dalam pembangunan mal ISTANA PLAZA. Berdasarkan hasil analisis studi kasus yang mengacu pada PP. RI No. 29\2000 dan UU Jasa Konstruksi No. 18\1999, dapat diambil kesimpulan bahwa surat kontrak perjanjian tersebut cukup lengkap dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Surat kontrak kerja tersebut memuat ketentuan- ketentuan tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pasal pasal penting mengenai hak dan kewajiban pemilik maupun kontraktor.Usulan format kontrak kerja konstruksi menghasilkan 13 bab yaitu bab mengenai : Definisi dan pengertian,Subkontraktor, Hak dan kewajiban kontraktor dan pemilik, Tenaga kerja kontraktor, Bahan dan mutu pekerjaan, Dimulainya pekerjaan dan keterlambatan, Cacat dan perbaikan, Perubahan penambahan dan penambahan pekerjaan, Berita acara dan pembayaran, Pemutusan kontrak, Risiko khusus, Perselisihan, Lain-lain. Dari hasil studi kasus disarankan agar memasukkan pasal- pasal mengenai aspek lingkungan dan hak atas kekayaan intektual, yang dimaksudkan agar dapat menjelaskan pihak- pihak mana yang bertanggungjawab atas gangguan lingkungan yang ditimbulkan akibat pelaksaaan pekerjaan, serta untuk menghindari risiko terjadinya pelanggaran hak cipta. Selain itu juga memasukkan pasal mengenai penunjukkan subkontraktor untuk mempermudah koordinasi jadual pekerjaan , sarana pekerja dan jaminan lain.

 

Keywords:

Handle:File-19661

Author: EDDY KURNIA

contributor: YOHANES L.D. ADIANTO, Ir., MT.

Appears In: 1998 - 2

http://library.unpar.ac.id/dscgi/ds.py/ViewProps/File-19661