STUDI PELAKSANAAN TENDER UNTUK PROYEK PEMERINTAH

Untuk menuju masyarakat adil dan makmur dan pemerataan pembangunan di pusat dan daerah, pemerintah dituntut untuk lebih transparan.Oleh karena itu masyarakat diajak untuk turut terlibat dalam proses pembangunan. Dalam tindakan nyata, masyarakat yang bergerak di bidang jasa konstruksi diperlukan untuk melaksanakan proyek pemerintah. Dalam melaksanakan proyek pemerintah dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung, penunjukkan langsung dan swakelola. Pelaksanaan tender untuk proyek pemerintah harus mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan Keputusan Gubernur no.2 tahun 2001 dan Keputusan Presiden no 18 tahun 2000. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan tender untuk proyek pemerintah. Analisis masalah dilakukan dengan membandingkan kegiatan pada pelelangan, pemilihan langsung, penunjukkan langsung pada proyek di wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan disusun urutan kegiatan pelaksanaan tender serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk lebih memperjelas pelaksanaan tender untuk proyek pemerintah, dilakukan studi kasus pada proyek pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana lokasi usaha kakilima di kelurahan Rawabuaya kecamatan Cengkareng kotamdaya Jakarta Barat. Dari studi kasus terlihat masih kurangnya ketelitian penyedia barang/jasa dalam melengkapi dokumen prakualifikasi yang memperlihatkan masih kurangnya kualitas penyedia barang/jasa yang ikut dalam tender ini. Dapat terlihat dari sedikitnya jumlah peserta yang lulus tahap prakualifikasi yaitu hanya sebesar 20%.Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengumuman pelelangan yang disampaikan. Untuk itu disarankan agar pengumuman pelelangan disampaikan secara luas melalui media yang berkualitas.

 

Keywords:

Handle:File-15458

Author:THERESIA Y.R

contributor:YOHANES L. D. ADIANTO,Ir.,MT.

Appears In: 1997 - 3

http://library.unpar.ac.id/dscgi/ds.py/ViewProps/File-15458